LABUAN BAJO, iNews.id – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang pemeriksaan setempat (PS) kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemda yang diduga merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. Sidang PS ini digelar di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/4/2021).
Dalam sidang PS tersebut, hakim Tipikor meminta keterangan saksi Niko Rihi atas status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang berlokasi di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo.
Niko Rihi merupakan staf seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai periode 1980-2013.
Lokasi tanah Kerangan yang menjadi objek sengketa saat ini diukur pada 14 Mei 1997 yang dihadiri oleh beberapa pihak antara lain staf pengukuran BPN Manggarai Niko Rihi, Yulius Sae, Albertus Tagur, unsur Pemda Manggarai Frans Paju Leok yang menjabat sebagai Asisten I, unsur Kecamatan Komodo Yos Vinsen Ndahur dan unsur Kelurahan Frans Harun.
Dalam keterangan sidang PS tersebut, Niko Rihi menunjukan batas-batas wilayah tanah Pemda Mabar yang diukur pada 14 Mei 1997.
"Ini tanah yang kami ukur dulu. Tanah milik Pemda yang tahun 1997 itu dinamakan Kerangan," kata Niko.
Dia menegaskan, tanah Kerangan yang diukurnya tahun 1997 merupakan tanah milik Pemda Manggarai. "Tanah ini bukan tanah milik perorang. Ini tanah Pemda," katanya.
Mantan asisten I Pemda Manggarai, Frans Paju Leok menjelaskan, tanah yang dulu diukur oleh Pemda Manggarai adalah tanah yang sama yang sedang disengketakan. "Ini dulu tanah yang sama yang kami ukur, tepat dilokasi ini," ucapnya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait