Orient Terbukti WNA AS, MK Diminta Batalkan SK KPU Penetapan Hasil Pilbup Sabu Raijua

Muhammad Refi Sandi · Selasa, 23 Maret 2021 - 16:33:00 WIB
Orient Terbukti WNA AS, MK Diminta Batalkan SK KPU Penetapan Hasil Pilbup Sabu Raijua
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan SK KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pasalnya, Orient P Riwu Kore terbukti merupakan Warga Negara Asing (WNA) Amerika Serikat. 

Hal ini disampaikan dalam sidang penanganan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Selasa (23/3/2021). Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih. Agenda sidang pertama dari perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini pemeriksaan pendahuluan. 

"Kami meminta MK membatalkan SK KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih," ucap Kuasa Hukum Pemohon, Yafet Yosafet W Rissy. 

Menurut Yafet, keputusan tersebut tidak lahir dengan sendirinya karena telah ada proses dan tahapan yang dilalui sebelumnya. Berpedoman dari surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar AS di Indonesia bertanggal 1 Februari 2021, dinyatakan benar adanya jika Orient P Riwu Kore merupakan WNA AS. 

"Adapun surat tersebut merupakan balasan atas surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020. Maka, secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati menjadi cacat hukum," katanya. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang (UU) 10/2016, tidak terdapat pula hal yang mengatur sengketa pembatalan keputusan yang diterbitkan secara melawan konstitusi, hukum, dan moral dalam keadaan yang sudah lewat tenggang waktu penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan/atau Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). 

"Akibat cacat formil paslon nomor urut 2 ini, maka tidaklah tepat untuk mengukuhkan atau melantiknya dan layak untuk didiskualifikasi," katanya. 

Pemohon mengatakan, Orient memegang kewarganegaraan AS sehingga dengan sendirinya status WNI yang ada padanya hilang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2