Pertama, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dengan target pemerintah pusat nol persen pada 2024. Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September 2022 sebesar 0,43 persen atau berjumlah 57,38 ribu jiwa yang berada di atas capaian nasional sebesar 1,74 persen.
Kedua, peningkatan realisasi investasi. Di mana semester I-2023, realisasi investasi mencapai Rp50,66 triliun yang masuk dalam peringkat kelima secara nasional. Investasi tersebut telah menyerap sebanyak 56.704 orang.
Ketiga, pengendalian tingkat inflasi. Tema ini berupaya untuk mengendalikan inflasi melalui operasi pasar murah dan gelar pangan murah sebanyak 87 kali, serta melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Selanjutnya, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD. Selain itu, dilakukan juga stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog, serta eksekusi beras rampasan negara oleh Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan warga yang memiliki anak stunting.
Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini dalam rangka meningkatan pengguna produk dalam negeri, belanja pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha setempat.
Kelima, digitalisasi pemerintahan. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.
Penghargaan
Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara terus menerus.
Demikian juga dengan upaya pencegahan korupsi. Pemprov Banten terus pro aktif bersinergi dan bekerja sama dengan para pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, di antaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi.
Selain itu, pencegahan korupsi juga dilakukan lewat keterbukaan informasi publik yang saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif.
Dalam pengelolaan SDM ASN, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan diperolehnya empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat), penerapan manajemen kinerja, piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat, dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.
Pelaksanaan APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah mencapai 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan, belanja daerah tahun anggaran 2023, hingga September ini telah mencapai 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait