SERANG, iNews.id - 4 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Banten. Lantaran, pada 4 Oktober 2000, Banten resmi menjadi daerah otonom yang berpisah dari induknya, Provinsi Jawa Barat.
Perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten yang telah melewati berbagai tantangan besar melalui perjuangan semua elemen masyarakat, yang dimotori oleh para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta mahasiswa.
Bahkan, Pemprov Banten yang menginjak usia 23 tahun ini telah mencatatkan banyak pencapaian positif sepanjang perjalanan pembentukan sebagai sebuah provinsi. Pencapaian positif itu ditorehkan dari berbagai sektor, di antaranya infrastruktur, kesehatan, penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia, dan sektor lainnya.
Muaranya adalah bagaimana perbaikan yang terus dilakukan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan lebih baik, derajat kesehatan meningkat, pendidikan semakin berkualitas, dan pencapaian positif lainnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, selepas pandemi Covid-19, dituntut terus berinovasi dan bersinergi, menyatukan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.
Dalam rencana tersebut, pertumbuhan ekonomi Banten di 2023 ditargetkan pada kisaran 5,02-5,15 persen. Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83 persen (yoy).
Begitu pula kondisi ketenagakerjaan pada 2022 yang mengalami perbaikan. Kondisi ini ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,98 persen pada 2021 dan menjadi sebesar 7,97 persen di 2023. Hal tersebut menunjukkan pemulihan aktivitas perekonomian yang berdampak pada penguatan penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan dari 2007 sebesar 9,07 persen menjadi menjadi 6,17 persen atau 826,13 ribu jiwa pada Maret 2023. Capaian tersebut masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.
Kemudian gini ratio, di mana pada 2007 sebesar 0,370 dan menjadi 0,368 di 2023. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional dengan tingkat gini ratio sebesar 0,388 poin.
Demikian juga dengan pembangunan manusia yang secara konsisten terus mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Pada 2007, IPM Banten sebesar 61,14 persen dan pada 2022 IPM Banten mencapai 73,32 poin atau meningkat 0,60 poin dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 72,72 poin.
Capaian ini berada lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM nasional yang sebesar 72.91 poin. Angka tersebut menempati peringkat delapan nasional.
"Berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokiasi Tematik Nomor 3 tahun 2023, aspek tata kelola pemerintahan yang berfokus pada lima tema pelaksanaan, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi," kata Al Muktabar.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait