“Pengukuran tersebut memberikan gambaran secara utuh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan proses pelaporan keuangan," katanya.
Menurutnya, terdapat berbagai dokumen yang ditinjau meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.
Terdapat pula sejumlah indikator turunan, seperti dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
“Ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarannya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP," ujarnya.
Editor : Rizqa Leony Putri
Artikel Terkait