Pj Gubernur Sultra: Pendidikan Antikorupsi Penting Cegah dan Ciptakan Generasi Antikorupsi

KENDARI, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan Pemerintah Daerah, Selasa (6/2/2024). Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual.

Pada kesempatan itu Andap menyampaikan, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Hal ini, kata dia dapat dilakukan melalui penyusunan rencana kerja, kurikulum pelajaran di sekolah.

Pj Gubernur Sultra Datangi Bawaslu dan KPU, Cek Kesiapan Pemilu 2024

"Kita harus membangun nilai-nilai antikorupsi sejak dini yakni pada levelering dini, dasar, menengah, lanjutan serta perguruan tinggi dan ASN, ini sangat penting untuk mencegah sekaligus mengedukasi untuk menciptakan generasi antikorupsi," ujar Andap.

Dia telah memerintahkan perangkat daerah agar segera menyusun kurikulum untuk tercipta ekosistem pendidikan antikorupsi karena anak-anak di wilayahnya merupakan masa depan Provinsi Sultra.

Pemprov Sultra Gelar Rakor Bersama BMKG Bahas Antisipasi Bencana dan Kesiapan Pemilu

"Kami akan tindak lanjuti hasil Rakornas hari ini dengan membuat Peraturan Gubernur tentang PAK, kawasan sekolah berintegritas, kantin kejujuran, program Polisi/Jaksa masuk sekolah, Tim siber pungli, dan gebyar anti korupsi," ucapnya.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi akan diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra secara terus menerus untuk mewujudkan kesadaran menjaga integritas.

"Ke depan, kami juga akan terus memberikan penguatan PAK tidak hanya bagi pelajar/mahasiswa tetapi juga kepada seluruh ASN. Diharapkan penguatan itu dapat membentuk kultur integritas dan menolak praktik KKN di Pemprov Sultra dan jajarannya," ucapnya.

Dia menyontoh perilaku antikorupsi yang telah diterapkan sejak menjabat sebagai Pj Gubernur dalam pekerjaan sehari-hari. "Saya telah contohkan transparansi dengan menerima tamu secara terbuka untuk meminimalisasi potensi terjadi praktik KKN, lead by the example," katanya.

Turut mendampingi Pj Gubernur yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sultra, perwakilan Kepala Sekolah yakni Kepsek SMA 1 Kendari, SMK 1 Kendari, dan Kepala SLB 2 Kendari.

Pada kesempatan yang sama, di awal kegiatan tersebut Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menjelaskan, tentang strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan.

"Pertama, melalui pendekatan PAK, bagaimana kita membangun nilai-nilai tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, pencegahan melalui perbaikan sistem yang dapat meminimalisir praktik korupsi. Ketiga, penindakan sehingga memberikan efek jera bagi pelaku Tipikor sehingga bagi objek lainnya takut untuk korupsi," ucap Wawan.

Editor: Kurnia Illahi