Mendagri Tito Bantah Dirinya Larang Aparat Periksa Kepala Daerah

Dia menyebut pemerintah sudah seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mendagri Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Digelar 14 Februari

"Kalau PAD-nya meningkat, APBD-nya naik, maka kalau bisa belanjanya juga meningkat. Belanja yang optimal itu akan bergerak," kata dia.

Dengan belanja maksimal, uang yang beredar di masyarakat juga banyak. Tak hanya itu, swasta juga bergerak untuk pertumbuhan ekonomi.

Instruksi Mendagri, Kepala Daerah Dapat Berikan Izin Keramaian Kegiatan Masyarakat

"Kalau belanjanya bisa maksimal, uang dari masyarakat, swasta bergerak maka pertumbuhan ekonomi akan membaik," ujarnya.

Tito mengungkapkan pada saat itu, dirinya memohon kepada jaksa agung dan kapolri agar penegakan hukum kepala daerah merupakan upaya terakhir. Dia berharap Aparat penegak hukum yang yakni kejaksaan, polisi, dan KPK memberikan pendampingan, agar kepala daerah tidak ragu-ragu dalam eksekusi program.

"Karena ada beberapa daerah yang kita cek kenapa belanjanya rendah sekali. Salah satu permasalahannya adanya moril yang jatuh," kata dia.

Turunnya moril kepala daerah dan staf-stafnya, kata dia, karena dipanggil terus menerus oleh APH untuk penyelidikan. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa-RB) tidak akan mempermasalahkan jika ada bukti kuat dan akurat.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto