KPAI Apresiasi Pemkot Jambi Cabut Laporan Siswi SMP Kritik Wali Kota

JAMBI, iNews.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Pemkot Kota Jambi yang mencabut laporan polisi terhadap siswi SMP berinisial SFA yang mengkritik Wali Kota Jambi. Pencabutan laporan itu setelah Ditreskrimsus Polda Jambi menggelar restorative justice, Selasa (6/5/2023).

"Memang seharusnya begitu. Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi tidak perlu merasa malu. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimungkinkan anak yang bermasalah dengan hukum ditempuh jalur keadilan restorative justice," kata Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime, Kawiyan, Selasa (6/5/2023).

Baca Juga

Polisi Restorative Justice Kasus Siswi SMP yang Dilaporkan Pemkot Jambi 

Dia menjelaskan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

"Juga dimungkinkan pula dilakukan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1 UU Sistem Peradilan Anak)," tuturnya.

Baca Juga

KPAI Minta Pemkot Jambi Cabut Laporan Siswi SMP Pengkritik Wali Kota: Harusnya Dilindungi

Menurut Kawiyan, ke depan, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah/kota dengan pihak sekolah serta orangtua dalam melakukan pembinaan anak/siswa sekolah harus ditingkatkan.

"Sesuai dengan Pasal 23 dan 24 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah daerah, harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak," katanya. 

Menurut dia, negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

"Meski laporan sudah dicabut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jambi harus memberikan pendampingan psikososial atau pemberian perlindungan terhadap anak tersebut," kata Kawiyan.

Ke depan, kata dia, Pemerintah Kota Jambi, sekolah dan orang tua harus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya perlindungan dan pembinaan terhadap anak-anak.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jambi memediasi keadilan berupa restorative justice terhadap permasalahan Pemerintah Kota Jambi dengan siswi SMP yang viral hingga nasional.

"Hari ini telah terjadi keadilan berupa restoratif justice untuk mengakhiri permasalahan antara pihak Pemkot Jambi yang diwakilkan Kabag Hukum dengan adik kita SFA," ujar Ditreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Christian Tory di Mapolda Jambi, Selasa (6/5/2023).

Editor: Kastolani Marzuki