Gubernur Ansar Rakor dengan Bupati dan Wali Kota se-Kepri Bahas Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat edaran bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8/2022).

Surat edaran ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah.

Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan.

Langkah ini terutama ditempuh melalui kerja sama antardaerah. Selain itu, daerah juga diminta memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di daerah. Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum tersedia, daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran.

"Surat Edaran Mendagri sudah ada, kita pelajari terlebih dahulu batasan-batasan yang diatur dalam penggunaan BTT ini nantinya," ucap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar berharap dari rekor ini TPID di seluruh Kabupaten dan kota di Kepri bisa bekerja lebih maksimal untuk mengontrol inflasi di daerah. Dengan kerjasama dan koordinasi yang seksama maka Gubernur Ansar yakin inflasi di Kepri bisa terus terjaga.

Dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung dan melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di seluruh daerah.

Dilakukan juga penandatanganan kerja sama pelaksanaan urban farming antara BI Perwakilan Kepri, Dinas Pertanian, dan TP-PKK Kepulauan Riau. Penyerahan bibit cabe juga dilakukan sebagai simbol semangat pelaksanaan urban farming.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara.

Editor: Anindita Trinoviana