BPIP: Institusionalisasi Pancasila Jadi Solusi Penataan Regulasi Daerah

Kastolani · Rabu, 21 Oktober 2020 - 16:51:00 WIB
BPIP: Institusionalisasi Pancasila Jadi Solusi Penataan Regulasi Daerah
Para peserta Forum Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam proses penyusunan perda Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, yang digelar BPIP, Rabu (21/10/2020). (Foto: IST)

TANJUNGPINANG, iNews.id - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar forum Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Rabu (21/10/2020). Harapannya, penyusunan perda tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan ini diikuti oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepri, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri, dan Kanwil Kemenkumham Kepri.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Iman Hasiholan Sirait mengatakan, salah satu tugas dan fungsi BPIP, yaitu pemberian rekomendasi hasil pengawasan dan kajian kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di Kepri menggali apa yang menjadi hambatan sehingga aspirasi bisa dirumuskan yang menjadi solusi untuk kebaikan bersama. Sebab, saya yakin banyak mutiara terpendam di Tanjungpinang yang selaras dengan Pancasila," kata Iman.

Kepala Kesbangpol Kepri Indra Syahputra mengatakan, penyusunan perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak tumpang tindih. Untuk itu, perlu penataan regulasi di tingkat pusat dan daerah.

Adapun dalam rangka pembumian Pancasila, dia menyebut ada lima tantangan. Pertama, aspek sejarah. Kedua, berkembangnya pemahaman eksklusif di tengah masyarakat. Ketiga, kesenjangan dan keadilan sosial. Keempat, minimnya keteladanan bagi masyarakat saat ini.

"Terakhir, belum ada pelembagaan praktik kebijakan Pancasila," ujarnya.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2