BPIP: Institusionalisasi Pancasila Jadi Solusi Penataan Regulasi Daerah

Kastolani · Rabu, 21 Oktober 2020 - 16:51:00 WIB
BPIP: Institusionalisasi Pancasila Jadi Solusi Penataan Regulasi Daerah
Para peserta Forum Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam proses penyusunan perda Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, yang digelar BPIP, Rabu (21/10/2020). (Foto: IST)

Indra menekankan pentingnya kepala daerah dan Kesbangpol sebagai kunci pembumian Pancasila. Perlu digiatkan sinergitas antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan ormas.

Sementara Divisi Pelayanan Hukum dan Kanwil Kemenkumham Kepri, Darsyad, menekankan idealnya pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Selama ini, terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan lantaran pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Selain itu, pejabat yang berwenang berganti-ganti dan pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Penyebab lainnya, lemahnya koordinasi, dan akses masyarakat untuk berpartisipasi kurang," ujarnyanya.

Sementara itu Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung Dhamar Syakti mengatakan, implementasi nilai-nilai Pancasila sejatinya sesuai visi poros maritim, yakni menjadikan rakyat maju, berdaulat, kuat, dan mandiri. Hanya saja, kelembagaan berbagai produk Hukum-Undang Undang ternyata tidak disertai proses penanaman nilai nilai hakiki.

"Pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan di lapangan, mulai dari pesisir, zona-zona laut sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan paradigma negara maritim," kata Agung.

Editor : Maria Christina