Warga pun mengusulkan agar pengelolaan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dengan sistem yang lebih profesional, termasuk pemasangan meteran di setiap rumah, mereka berharap distribusi air bisa lebih teratur dan adil.
Hasanudin menegaskan, aspirasi masyarakat akan diperjuangkannya dalam forum resmi DPRD. Dia berkomitmen membawa temuan ini ke rapat internal dewan hingga sidang paripurna agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Aspirasi mereka akan saya sampaikan dan terus saya perjuangkan,” ucapnya.
Mantan aktivis HMI Cabang Makassar ini menambahkan, usulan-usulan dari reses sebelumnya dan saat ini akan diakomodasi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2026. Hal itu karena pembahasan APBD 2025 sudah ditetapkan sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2024–2029 pada 30 Agustus mendatang.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait