BAUBAU, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Senator dari Jawa Timur (Jatim) ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut.
La Nyalla menyampaikannya saat bertemu Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wali Kota Baubau AS Tamrin, Kamis (17/6/2021). Keduanya menyampaikan aspirasi terkait pemekaran itu saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan gelar adat dan budaya Kesultanan Buton di Baruga Keraton Buton, Baubau.
"Pembentukan Provinsi Buton insya Allah akan kami perjuangkan. Semoga moratorium segera dibuka dan semoga bisa direalisasi. Namun harus diingat, DPD hanya bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah, tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi," ujar La Nyalla.
Menurut La Nyalla, sudah menjadi tugas DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Sejak dilantik sebagai anggota DPD, semua senator sudah siap menjadi advokat daerah.
"Di masing-masing provinsi ada empat anggota DPD. Silakan sampaikan keluhan kepada mereka untuk dibahas di tingkat pusat. Jika ada kebuntuan-kebuntuan, kita akan bantu dorong agar terbuka," kata mantan ketua umum PSSI itu.
Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru, sebelumnya disinggung oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton.
Kapitalao Matana Eyo-Panglima Perang Bagian Timur, La Ode Muh Arsal mewakili Lembaga Adat Kesultanan Buton mengatakan, dalam pertemuan Malino yang dihadiri para raja dan sultan, Presiden Soekarno saat itu menawarkan kepada Sultan Buton ke-38 untuk bergabung membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Kesultanan Buton daerah istimewa, seperti Aceh dan Yogyakarta.
"Namun hingga kini cita-cita itu belum terwujud. Untuk itu, seluruh masyarakat eks Kesultanan Buton mengharapkan hadirnya daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Buton," kata La Ode Muh Arsal.
Wali Kota Baubau AS Tamrin juga menguatkan hal itu. Dia berharap Ketua DPD La Nyalla bisa mengawal usulan tersebut kepada pemerintah pusat.
"Ketua DPD memiliki jaringan dan kedudukan yang kuat sebagai perwakilan daerah. Kita yakin akan bisa mendorong kepada pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi daerah otonomi baru provinsi Kepulauan Buton," ujar AS Tamrin.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait