Selain pekerjaan reguler, Komisi II memberi perhatian pada program pemulihan pascabencana longsor di Kecamatan Mauponggo dan gempa bumi.
Penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak perlu dipercepat. Penetapan kriteria penerima juga harus jelas agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Komisi II turut menyoroti kebutuhan air bersih di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Menurut Kosmas, program penyediaan air bersih harus memperhatikan kualitas sarana dan keberlanjutan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
"Kami mendorong agar program penyediaan air bersih dilaksanakan secara berkualitas dan berkelanjutan," ucapnya.
Perhatian juga diberikan pada rencana investasi yang harus didukung studi kelayakan, memenuhi standar operasional prosedur, serta memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Persyaratan tersebut penting agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan.
Di sisi lain, program yang bersumber dari pemerintah pusat, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan APBD Kabupaten Nagekeo perlu dikawal sesuai perencanaan dan kewenangan masing-masing.
Koordinasi antar-OPD juga diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan, terutama pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan masyarakat.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, percepatan program harus disertai pengawasan pada setiap tahapan pekerjaan. Langkah ini diharapkan membuat kegiatan yang telah dianggarkan selesai sesuai ketentuan, mengoptimalkan penyerapan anggaran, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait