“Setelah pemetaan awal selesai, kita sempurnakan melalui rapat bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” paparnya.
Menurut Edi, persiapan survei lapangan juga perlu dilakukan sejak dini, termasuk untuk memperhitungkan kebutuhan logistik, pemilihan moda transportasi, dan strategi mobilisasi sesuai kondisi medan. Ia berharap mobilisasi awal tim dapat dilaksanakan pada Desember 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, BNPPDT akan mengoordinasikan dukungan sarana transportasi dengan TNI, termasuk kemungkinan penggunaan transportasi udara dan armada lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Edi juga mengatakan, setiap tim harus memiliki pembagian wilayah kerja yang jelas untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan survei.
Setiap tim juga perlu menetapkan titik peninjauan, menyusun rencana kerja, serta menentukan jadwal keberangkatan berdasarkan lokasi awal mobilisasi.
Melalui survei yang terarah dan koordinasi lintas sektor, BNPPDT berupaya memastikan rencana pembangunan jalan akses perbatasan Kalimantan Utara didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan.
Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta mendukung kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait