Pada sejumlah wilayah, tantangan tersebut diperberat oleh volume trafik yang tidak selalu sebanding dengan biaya penyelenggaraan layanan.
Di sinilah dukungan pemerintah menjadi penting. Tambahan anggaran Rp139 miliar untuk ASDP pada 2026 menunjukkan bahwa kesinambungan konektivitas di wilayah perintis membutuhkan dukungan pembiayaan publik. Pemerintah dan DPR menyepakati tambahan anggaran tersebut melalui mekanisme anggaran belanja tambahan tahun berjalan.
Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana memastikan kapal tetap berlayar, tetapi bagaimana dukungan anggaran tersebut menghasilkan layanan yang aman, teratur, terjangkau, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan konektivitas tidak berhenti pada keberadaan kapal.
Pelabuhan, dermaga, fasilitas keselamatan, sistem tiket, tata kelola perjalanan, hingga koneksi dengan moda transportasi lain harus berkembang secara bersamaan.
ASDP sendiri dalam beberapa tahun terakhir mendorong transformasi layanan penyeberangan, termasuk digitalisasi dan penguatan konektivitas logistik. Pada lintasan strategis, perusahaan juga menghadapi tuntutan peningkatan kapasitas karena pertumbuhan mobilitas masyarakat dan kendaraan.
Artinya, penguatan konektivitas laut nasional membutuhkan pendekatan yang lebih luas, kapal yang tersedia, pelabuhan yang memadai, layanan yang efisien, dan jaringan transportasi yang saling terhubung.
Jika konektivitas hanya dibangun di pusat-pusat pertumbuhan, kesenjangan antarwilayah berpotensi semakin lebar.
Sebaliknya, ketika wilayah yang selama ini sulit dijangkau memperoleh akses transportasi yang lebih baik, mobilitas barang dan manusia dapat meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
ASDP bahkan mengembangkan jaringan penyeberangan sebagai bagian dari penguatan logistik antarpulau. Perusahaan menyebut jaringan penyeberangan berperan dalam mendukung distribusi logistik dan pemerataan ekonomi, dengan sebagian besar rute yang dilayani berkaitan dengan wilayah perintis dan 3T.
Dalam konteks ini, kapal perintis tidak lagi tepat dilihat sebagai layanan transportasi yang sekadar menghubungkan dua pelabuhan.
Tambahan modal untuk ASDP dan Pelni pada akhirnya membawa pesan yang lebih besar: membangun konektivitas Indonesia membutuhkan kehadiran negara bahkan di wilayah yang secara komersial belum tentu menguntungkan.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait