265 Lintasan Perintis Layani 24 Provinsi
Skala kebutuhan tersebut terlihat dari jaringan layanan penyeberangan perintis nasional. Kementerian Perhubungan menetapkan pada 2026 terdapat 265 lintasan penyeberangan perintis di 24 provinsi dengan dukungan sekitar 101 kapal. Layanan tersebut ditujukan untuk menghubungkan pulau-pulau yang belum terlayani angkutan komersial secara memadai.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, layanan angkutan perintis merupakan bentuk kehadiran negara untuk menyediakan akses transportasi terjangkau, terutama bagi masyarakat di wilayah 3TP.
“Layanan angkutan perintis merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan akses transportasi terjangkau bagi masyarakat, terutama di wilayah 3TP,” kata Aan.
Angka 265 lintasan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas nasional bukan hanya persoalan jalur utama seperti Merak-Bakauheni atau Ketapang-Gilimanuk. Di balik jalur-jalur dengan trafik besar tersebut terdapat jaringan penyeberangan yang melayani masyarakat di wilayah dengan karakter geografis dan ekonomi yang jauh berbeda.
Distribusi Kebutuhan Pokok hingga Mobilitas Warga
Dampak layanan perintis juga tidak berhenti pada mobilitas orang. Ketika kapal dapat beroperasi secara teratur, distribusi kebutuhan pokok antarpulau menjadi lebih terjamin. Sebaliknya, gangguan layanan dapat menimbulkan efek berantai terhadap masyarakat yang sangat bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
ASDP menggambarkan fungsi tersebut melalui pengoperasian berbagai lintasan di kawasan timur Indonesia. Di Banggai, misalnya, jaringan penyeberangan menghubungkan sejumlah kawasan kepulauan dan wilayah 3T. Sepanjang Januari-Juni 2026, ASDP Cabang Luwuk melayani lebih dari 109 ribu penumpang dan 47 ribu kendaraan.
Hal ini menunjukkan bahwa kapal penyeberangan pada akhirnya menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal. Petani, pedagang, pelaku usaha kecil, pekerja, pelajar, tenaga kesehatan, hingga masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pemerintahan ikut bergantung pada keterhubungan antarpulau tersebut.
Tantangan ASDP Tidak Ringan
Di sisi lain, menjaga layanan penyeberangan hingga wilayah 3TP bukan pekerjaan sederhana.
ASDP harus berhadapan dengan kondisi geografis kepulauan, jarak antarpulau, cuaca, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, ketersediaan armada, serta biaya operasional.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait