Terima Demonstran HMI, Pj Gubernur Akmal Malik Minta Dukungan Jawab Persoalan Sulbar

Sementara soal inflasi, lanjut dia Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen. 

“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” ucapnya.  

Menurutnya, soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga dia mengajak para mahasiswa membuat forum membahas persoalan tersebut. 

Dia menyampaikan, untuk dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat ini dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov Sulbar mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” katanya.  

Sementara mengenai evaluasi OPD, dia menjelaskan sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini “Tapi kita harus meminta izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dulu,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi