Terima Demonstran HMI, Pj Gubernur Akmal Malik Minta Dukungan Jawab Persoalan Sulbar

MAMUJU, iNews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik menerima demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se-Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat (7/10/2022). Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.

Sejumlah tuntutan tersebut di antaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar.

Baca Juga

Ratusan Aktivis HMI Semarang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Tuntutan berikutnya, yaitu mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman. 

Pada kesempatan itu Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengapresiasi atas masukan dari mahasiswa. Dia mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur, belum dapat menyentuh setiap problem. 

Baca Juga

Datangi DPRD, HMI Majalengka Teriakkan Penolakan Kenaikan BBM Bersubsidi

Apalagi, kata dia dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Dia akan mendorong program DDP yang saat ini masih berproses. 

“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan demonstran. 

Baca Juga

Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Massa PB HMI Demo di Patung Kuda

Selain itu, dia juga menjelaskan pentingnya data dalam melahirkan kebijakan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat. 

Sementara soal inflasi, lanjut dia Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain. Terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen. 

“Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” ucapnya.  

Menurutnya, soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga dia mengajak para mahasiswa membuat forum membahas persoalan tersebut. 

Dia menyampaikan, untuk dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), saat ini dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov Sulbar mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ”Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” katanya.  

Sementara mengenai evaluasi OPD, dia menjelaskan sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar. Rencananya ia membuka open bidding bulan ini “Tapi kita harus meminta izin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dulu,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi