Praktik Kawin Tangkap Kembali Terjadi di Sumba, Ketua DPRD: Ini Harus Segera Dihentikan

Antara ยท Senin, 22 Juni 2020 - 10:36:00 WIB
Praktik Kawin Tangkap Kembali Terjadi di Sumba, Ketua DPRD: Ini Harus Segera Dihentikan
Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni. (Foto: Antara)

KUPANG, iNews.id - Praktik kawin tangkap kembali terjadi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa pekan terakhir. Praktik penculikan perempuan itu dinilai merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni meminta praktik kawin tangkap yang kembali terjadi itu harus segera dihentikan. Bisa saja praktik itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada anak. Sebab, lokasi penculikan perempuan-perempuan tidak diketahui.

"Bagi saya praktik kawin tangkap atas nama apapun harus segera dihentikan karena ini merupakan tindakan melanggar hukum dan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Emilia di Kupang, Senin (22/6/2020).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan beredarnya video praktik kawin tangkap yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di Pulau Sumba. Mereka menculik anak gadis dan membawanya ke rumah lakiu-laki untuk dinikahkan.

Kawin tangkap bagi masyarakat di pedalaman Pulau Sumba, seperti di wilayah Kodi dan juga Wawewa, dianggap budaya turun-temurun yang tak bisa dihilangkan. Padahal, praktik tersebut merendahkan martabat kaum perempuan di daerah itu.

Politisi PDIP itu mengatakan, terjadinya kesepakatan nikah antarorang tua kedua belah pihak tanpa ada persetujuan dengan anak perempuannya saja sudah melanggar hukum. Apalagi ini dilakukan tanpa ada persetujuan antarorang tua dan si perempuan yang diculik.

Emi menambahkan, sebenarnya masalah kawin tangkap ini sudah dibicarakan dengan seluruh anggota Dewan sejak sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Waktu itu saya sempat minta sama sama teman-teman di DPRD akan bersama-sama mencari jalan keluar dari praktik tersebut. Namun pembahasan soal kawin tangkap di Sumba itu tertunda karena adanya pandemi COVID-19 ini," ujarnya.

Dia menambahkan, masyarakat NTT sendiri pada umumnya sangat menjunjung tinggi akan budaya, karena hal tersebut adalah warisan nenek moyang. Namun. jika budaya warisan itu justru salah dan lebih banyak merugikan banyak orang, maka harus dihilangkan seperti yang terjadi dengan praktik kawin tangkap.

Emi juga menambahkan. untuk menghentikan praktik tersebut, semua pihak harus berperan. Mulai dari pemerintah daerah, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta sesepuh yang ada di Pulau Sumba tersebut, mesti turun tangan.

Pernyataan penolakan juga muncul dari anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla yang berasal dari daerah pemilihan Sumba. Dia menilai budaya itu berdampak buruk pada kaum perempuan.

"Saya sebagai seorang perempuan dan juga berasal dari Sumba tidak setuju dengan budaya ini jika dipertahankan. Sebab, kawin tangkap ini memang sangat berdampak buruk pada kaum perempuan di Sumba," kata Ratu Ngadu.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan itu justru bagian dari merampas hak hidup dari kaum perempuan di daerah itu. Karena itu, dia juga ikut mendesak agar masyarakat tidak lagi mempraktikkan budaya tersebut.

Editor : Maria Christina