Perusahaan Besar Kelapa Sawit Ditetapkan Tersangka Kasus Perusakan Lingkungan di Pelalawan

PELALAWAN, iNews.id - Polda Riau menetapkan korporasi besar perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup. Perkara ini berkaitan dengan aktivitas budidaya sawit yang diduga merusak kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya menyasar pelaku individu, tetapi juga dapat menjerat korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Wamentan Ungkap Alasan di Balik Ekspansi Sawit di Papua

“Penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pelaku perorangan. Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila kegiatan usahanya terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan,” kata Kombes Ade, Senin (18/5/2026).

Dalam proses penyidikan, polisi menemukan adanya aktivitas perkebunan sawit di kawasan sempadan sungai dan area hutan yang berada di Estate IV Divisi F PT MM, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui. Lahan tersebut diketahui telah dibuka sejak 1997–1998 dan mulai berproduksi pada 2002.

RI Raja Sawit Dunia, Wamentan Sebut 60 Persen Pasokan Global Dikuasai Indonesia

"Penyidik mengungkap bahwa kawasan tersebut telah dibuka dan ditanami kelapa sawit sejak tahun 1997 hingga 1998," ucapnya.

Selama lebih dari dua dekade, area tersebut disebut terus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan dari aktivitas budidaya sawit di kawasan yang seharusnya memiliki fungsi perlindungan ekologis.

“Perusahaan diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas budidaya sawit yang dilakukan di kawasan sempadan sungai. Ini bukan aktivitas sesaat, tetapi berlangsung dalam kurun waktu panjang,” katanya.

Penyidik juga menemukan bahwa aktivitas tersebut bertentangan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan serta melanggar ketentuan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 terkait pemanfaatan sempadan sungai yang bersifat terbatas dan wajib berizin.

"Dalam hasil penyidikan, PT MM disebut tidak memiliki izin pemanfaatan sempadan sungai dari Balai Wilayah Sungai Sumatera III," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi