Pemprov Jambi Larang Masyarakat Gelar Open House Idul Fitri

JAMBI, iNews.id - Selain melarang kegiatan mudik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi turut melarang warga untuk mengadakan kegiatan open house perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Keputusan ini diambil mengingat, tiga wilayah di Jambi berstatus zona merah Covid-19.

Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni menyebutkan, tiga wilayah zona merah tersebut adalah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ketiga kota tersebut menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 di Jambi.

Baca Juga

Kawanan Curanmor di Jambi Ditangkap Usai Curi Motor Teman

"Tujuannya guna memutus mata rantai penularan Covid-19. Lantaran itu, masyarakat di tiga wilayah itu, tidak melaksanakan buka puasa bersama, dan open house saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” kata Nur Cahya, Selasa (4/5/2021).

Disamping itu, Pemprov Jambi juga telah melarang aktivitas mudik pada saat hari raya, baik itu antarprovinsi maupun antarkabupaten dan kota.

Baca Juga

Kerap Beraksi dengan Senpi, Komplotan Pencuri Minimarket di Jambi Dibekuk 

“Tidak mudik, tidak bertemu fisik, lebaran juga tetap asyik,” katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan jajarannya telah melakukan pengetatan pengawasan pada setiap jalur-jalur mudik. Sedikitnya terdapat 33 pos pengetatan yang tersebar di jalur-jalur mudik antarkabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi, dan pos pengetatan di jalur mudik antar provinsi.

"Ada sembilan pos untuk pengetatan di jalur mudik antar provinsi dan 24 pos untuk pengetatan di jalur mudik antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi," ungkapnya.

Untuk sembilan pos pengetatan di jalur mudik antar provinsi tersebut, sambungnya, yakni enam pos di jalur darat, dua pos berada di jalur laut dan satu pos di jalur udara di Bandara Sultan Thaha Jambi.

"Saat ini pengetatan di jalur-jalur mudik antar provinsi tersebut sudah dilakukan, dan untuk tanggal 6-17 Mei tidak ada toleransi," tegas Sudirman, Selasa (4/5/2021)..

Namun demikian, pihaknya memberikan toleransi kepada warga dalam melaksanakan tugas kerja dengan syarat melampirkan dokumen berupa hasil rapid test non reaktif dalam jangka waktu 1x24 jam.

"Ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara, terutama pengendara angkutan barang dan sembako yang tidak memiliki surat keterangan hasil uji cepat," pungkas Sudirman.

Editor: Erwin C Sihombing