Gelar Rapat Paripurna, Ini Delapan Arah Kebijakan APBD-P Bone Bolango 2023

Adapun arah perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan pada beberapa prioritas, di antaranya mengalokasikan anggaran hibah kepada penyelenggara Pemilukada, KPU, dan Bawasalu untuk pendanaan kegiatan Pemilukada serentak sebagaimana surat edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/sj tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, yang pendanaannya dalam dua tahun anggaran, APBD 2023 dan APBD 2024.

Mengalokasikan selisih kurang anggaran biaya pengelolaan dan bunga pinjaman atas pinjaman dana PEN daerah, memprioritaskan belanja pada program dan kegiatan yang menunjang langsung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pencapaian standar pelayanan minimal, peningkatan ekonomi daerah, dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.

Penyesuaian kekurangan alokasi belanja, alokasi dana desa, penyesuaian kekurangan alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai untuk PNS, penyesuaian kekurangan alokasi belanja kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI, penyesuaian kekurangan alokasi belanja honorarium guru kontrak, belanja jaminan sosial ketenagakerjaan informal, jaminan kesehatan, belanja rekening penerangan jalan umum.

Mengalokasikan belanja kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya yang pembayarannya belum 100 persen yang bersumber dari Silpa 2022, dan mengalokasikan program peningkatan kapasitas som, khususnya evaluasi kinerja dan uji kompetensi. 

"Saya berharap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2023 akan berjalan lancar, sehingga proses penyusunan dan penetapannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," ujarnya.

Editor: Anindita Trinoviana