Menurutnya, jika ada kendaraan milik pemerintah yang kondisinya sudah tidak layak pakai atau telah di lelang, lanjut dia seharusnya aparat pemerintahan bisa menginformasikan terlebih dahulu ke Samsat.
Sehingga, kata dia nantinya bisa dilakukan penghapusan catatan potensi pendapatan dari kendaraan. "Baiknya memang disinformasi kepada kami. Jadi kamu juga tidak memasukkan semua kendaraan sebagai potensi pendapatan. Ketika diinformasikan, nanti kan akan kita hapus data kendaraan tersebut dari sumber potensi pendapatan," katanya.
Dia menyampaikan, sebagai upaya memberikan kesadaran dan mengingatkan pembayaran pajak, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pajak kendaraan tersebut kepada kantor-kantor desa bersangkutan serta melakukan razia kendaraan kerja sama dengan pihak kepolisian.
"Kita tentunya sudah berkirim surat ke setiap kantor desa yang memiliki kendaraan belum dilakukan pembayaran pajak itu," ucapnya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait