La Nyalla menjelaskan, strategi serupa telah dilakukan untuk membantu pemulihan bencana di Palu, Sulawesi Tengah.
Saat itu, DPD mememinta kepada menteri keuangan untuk melakukan bailout kredit macet, khususnya kepada para pengusaha kecil dan mikro yang terdampak bencana.
"Kita akan upayakan langkah serupa bisa diterapkan di Sulbar," ujarnya.
Untuk Komite 2, La Nyalla menginstruksikan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik.
"Sedangkan Komite 3 saya minta perhatikan fasilitas dan proses belajar mengajar di sektor pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Karena pemulihan sektor ini sangat penting dan harus mendapat perhatian serius," tuturnya.
Dia menambahkan, DPD juga akan mendorong pemerintah melalui Komite Penanganan Ekonomi Nasional untuk lebih memperhatikan Sulbar. Sebab, selain terdampak Covid-19, provinsi ini juga terdampak bencana sehingga perlu lebih mendapat perhatian.
"Semua dorongan dan dukungan tersebut kami harapkan dapat mempercepat normalisasi semua aspek, baik kegiatan pemerintahan, maupun kehidupan masyarakat," tutur La Nyalla.
Gubernur Sulbar sebelumnya melalui Sekdaprov M Idris memaparkan sejumlah program nasional terkait pemulihan pasca bencana Sulbar, termasuk yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Pemprov Sulbar berharap DPD dapat mendorong percepatan realisasi komitmen pemerintah pusat terkait hal itu.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait