LABUAN BAJO, iNews.id – Fraksi Harapan Baru DPRD Manggarai Barat (Mabar) menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata bahari, Kebocoran ini akibat masih banyaknya kapal wisata yang beroperasi tanpa izin di perairan Labuan Bajo.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Harapan Baru terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD. Pandangan fraksi gabungan PAN, Perindo, dan Golkar itu disampaikan oleh Bernadus Ambat.
Sektor pariwisata bahari yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD karena lemahnya pengawasan dan tata kelola perizinan kapal wisata.
"Potensi kebocoran PAD dari sektor pariwisata bahari masih menjadi perhatian kami Fraksi Harapan Baru. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah kapal wisata yang berizin dan tercatat sebagai penyumbang PAD, yakni sekitar 200 kapal dari total 812 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo," ujar Bernadus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026).
Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 600 kapal wisata masih beroperasi tanpa status perizinan yang jelas. Kondisi itu dinilai berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan daerah dalam jumlah besar apabila tidak segera ditangani.
"Masih beroperasinya lebih dari 600 kapal tanpa status perizinan yang jelas menunjukkan adanya celah dalam tata kelola sektor pariwisata bahari. Situasi ini berpotensi menimbulkan kehilangan pendapatan daerah dalam jumlah besar apabila terus dibiarkan," ucap politisi Partai Perindo tersebut.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait