Tujuh Tahun Pemerintahan, Torehkan Kinerja di Batas Negara

Sementara pembangunan 10 PLBN lainnya masih terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 10 PLBN tersebut adalah PLBN Serasan di Provinsi Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang dan PLBN Sei Kelik di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Nawang di Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Oepoli dan PLBN Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Yetetkun di Provinsi Papua.

Presiden Jokowi berharap, ke depannya PLBN tidak hanya digunakan sebagai tempat perlintasan orang dan barang, tetapi juga menjadi embrio sentra baru ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di perbatasan negara.

Untuk itulah Presiden Jokowi kemudian meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pada Inpres ini, Presiden memberikan instruksi kepada K/L untuk melaksanakan 60 program kegiatan di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw, dalam kurun waktu dua tahun.

Perlahan tapi pasti, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di perbatasan negara digenjot ke arah yang lebih baik demi kemajuan bangsa. Semangat Presiden Jokowi dalam membangun perbatasan negara turut diamini oleh BNPP.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, semangat membangun perbatasan negara tersebut juga harus mengalir atau tercermin dari program dan kegiatan yang dilaksanakan semua pihak di beranda depan NKRI.

Untuk mengelola perbatasan negara, lanjut Restuardy, perlu mengintegrasikan kekuatan yang ada pada pemerintah pusat melalui K/L anggota BNPP, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, pihak swasta, media, dan akademisi. Dengan konstruksi pentahelix tersebut, diyakini pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal.

“Jika semua pihak sudah bersinergi, kita yakin pengelolaan perbatasan negara akan lebih maksimal. Semua permasalahan perbatasan akan mendapatkan solusi terbaik, dan masyarakat perbatasan dapat lebih sejahtera,” tuturnya.

Restuardy menegaskan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan Inpres dan berbagai program K/L anggota yang telah direncanakan untuk dilaksanakan sampai dengan 2024 mendatang.

“BNPP akan mengawal pengelolaan perbatasan negara sebaik mungkin. BNPP juga akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan perbatasan negara yang berdaya saing,” ucapnya.

(CM)

Editor: Rizqa Leony Putri