Tiga Kontroversi Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap KPK, Bangun Rumah Dinas Rp34 Miliar

2. Pernah menyatakan tak mau urus penanganan Covid-19

Abdul Gafur Mas'ud pernah menegaskan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan penanganan Covid-19. Keputusan itu diambil karena yang dia lakukan selama ini malah membuatnya tersudutkan dan menimbulkan baru.

Dia merasa tersudutkan salah satunya karena audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pengadaan empat unit chamber box atau bilik disinfektan untuk kendaraan. Saat itu harganya Rp500 juta per unit dan kemudian susut menjadi Rp200 juta setelah diaudit.

3. Bangun rumah dinas Rp34 Miliar

Proyek pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara hingga kini belum rampung 100 persen. Padahal telah menghabiskan anggaran Rp34 miliar. Dibutuhkan sejumlah dana untuk bisa menyelesaikannya.

Kepala Dinas PUPR PPU, Edi Hasmoro mengatakan, anggaran tambahan dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan bupati.

"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujar Edi pada Agustus 2021.