Sah! Menteri LHK Setujui 1.262 Ha Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Kepri

Antara ยท Jumat, 19 Juni 2020 - 22:31 WIB
Sah! Menteri LHK Setujui 1.262 Ha Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Kepri
Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto saat membuka konferensi video Pembukaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepri di Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (196/2020). (Foto: Antara)

TANJUNGPINANG, iNews.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyetujui penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) seluas 1.262 hektare (ha). Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum atass penguasaan tanah oleh masyarakat.

Keputusan tersebut tertuang di dalam Surat Menteri LHK Nomor: S.507/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019. Keputusan ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto saat membuka konferensi video Pembukaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepri di Tanjungpinang mengatakan, pihaknya berharap keputusan mengenai perubahan batas kawasan hutan tersebut dapat segera diterbitkan oleh Kementerian LHK.

"Kami berharap Kementerian LHK segera menerbitkan keputusan mengenai perubahan batas kawasan hutan tersebut sehingga memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat," kata Isdianto di Ruang Rapat Utama, Lantai IV, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (19/6/2020).

Isdianto meminta Gugus Tugas Reforma Agraria baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi garda terdepan dalam menyukseskan penyelenggaraan program Reforma Agraria di Provinsi Kepri. Program ini mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan penataan aset pembaruan disertai dengan akses pembaruan.

"Penyelesaian masalah sengketa dan konflik agraria di Provinsi Kepri hanya dapat dilakukan jika kita semua bersinergi. Dengan kerja bersama, saya yakin penyelesaian permasalahan agraria yang ada di Provinsi Kepri dapat clear and clean," kata Isdianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Bafan Pertanahan Nasional (BPN) Surya T Qandra mengatakan, ada tiga inti dari reforma agraria, yakni Penyediaan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), Redistribusi TORA, serta registrasi atau pendaftaran pertanahan.

Reforma agraria merupakan solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan penataan aset pembaruan dan disertai dengan akses pembaruan.

Dalam hal penyelenggaraan akses pembaruan, penguatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pemberian akses terhadap pemodalan, teknologi, pemasaran, dan distribusi.

"Dengan begitu, program ini dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat meningkatkan taraf hidup penerima manfaat reforma agraria di Provinsi Kepri," katanya.


Editor : Maria Christina