Polisi Gagalkan Penyelundupan BBM Ilegal ke Morowali, Sita 4 Ton Pertalite

KENDARI, iNews.id - Polisi menggagalkan upaya penyelundupan BBM bersubsidi diduga ilegal ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebanyak empat ton pertalite disita dari kasus tersebut.

Wakil Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) AKBP Didik Erfianto mengatakan BBM tersebut disita dari lima tersangka.

Baca Juga

Ditangkap saat Bawa BBM Ilegal, Sopir Truk JNE: Solar Akan Dikirim ke Penampung Inisial M

"Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra melalui Subdit I Industri dan perdagangan menyita 4 ton BBM subsidi dari lima tersangka yang hendak membawa BBM tersebut ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah," kata Didik, Jumat (20/1/2023).

Didik menyebut dari kasus itu, pihaknya telah mengamankan empat orang dengan peran yang berbeda-beda. Mulai dari sopir hingga pengumpul.

Baca Juga

Gudang Penyimpanan BBM Solar di Jambi Digerebek Polisi, Pemilik Ditangkap

Dia menuturkan, para pelaku yang diamankan antara lain berinisial DR selaku sopir dari pengumpul inisial AL. Dari keduanya, polisi menyita 60 jerigen masing-masing berisi 33 liter pertalite yang dimuat dalam mobil pikap.

Sementara dua tersangka lainnya yakni inisial TI yang berperan sebagai sopir dan pengumpul inisial JU. Keduanya tepergok membawa 66 jerigen masing-masing berisi 33 liter pertalite.

Baca Juga

Gudang BBM di Lubuklinggau Terbakar dan Meledak, Warga Berhamburan ke Luar Rumah

"Jadi total barang bukti BBM subsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 4 ton dari tangan empat pelaku," ujar Didik.

Dia mengatakan, keempat orang itu saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mendekam di di Rutan Polda Sultra.

Baca Juga

Truk JNE Bermuatan BBM Subsidi di Bangka Barat Ditangkap, Ini Tanggapan Perusahaan

Selain itu, dia mengatakan, satu tersangka lainnya inisial HJ yang berperan sebagai pengumpul tidak dilakukan penahanan karena kondisi fisik dan umur yang sudah lanjut.

"Kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana yang mana jika setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah," tutur Didik.