Pj Bupati Kolaka Utara Minta Bawaslu Tindak PNS yang Jadi Timses Pemilu

KOLAKA UTARA, iNews.id - Penjabat Bupati Kolaka Utara (Kolut), Sukanto Toding menjamin seluruh PNS di wilayahnya netral dalam Pemilu 2024. Bawaslu dipersilakan untuk menindak jika ada yang melanggar netralitas itu, 

"Semua punya hak memilih, tetapi ikut bertindak atau mensosialisasikan calon tertentu untuk dimenangkan itu sangat melanggar. Pilihan cukup dijadikan privasi dan tidak terkesan jadi tim sukses calon tertentu," kata Sukanto, Senin (18/9/2023).

Baca Juga

KPU, Bawaslu dan Masyarakat Perlu Awasi Intervensi Pihak Asing pada Pemilu 2024

Dia mengatakan, PNS rentan mendapat rayuan untuk menjadi bagian dari tim pemenangan calon tertentu. Rayuan itu bisa datang dari keluarga, kerabat, atau karena kedekatan emosional.

Dia meminta kepada Bawaslu untuk membuat laporan jika ada PNS yang tidak netral. Dia memastikan akan memberikan sanksi kepada PNS yang terbukti tidak netral dan ikut-ikutan dalam tim sukses.

Baca Juga

Presiden Jokowi Ketahui Arah Parpol di Pemilu 2024, PDIP: Logisnya Pasti Tahu

"Kami percaya Bawaslu akan menjalankan tugasnya dengan baik dan tegas menegakkan aturan," katanya.

Baca Juga

Kapolri Minta Polwan Jadi Cooling System Pemilu 2024

Sukanto juga menjamin tidak ada pengerahan dan semacamnya dengan memanfaatkan pengaruh dan jabatan untuk berpihak kepada salah satu calon dalam Pemilu 2024.

"Posisi kita jelas sebagai fasilitator dan memberi bantuan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu yang demokratis, bukan tim sukses," kata Sukanto.

Editor: Reza Yunanto