Menkeu Tolak Biayai Family Office Pakai APBN, Luhut Sebut Banyak Calon Investor Mulai Tertarik

JAKARTA, iNews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk mendanai proyek Family Office. Proyek tersebut inisiatif yang dirancang sejak masa kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan, tidak mempermasalahkan keputusan Purbaya tersebut. Tujuan utama pendirian Family Office dinilai untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Menkeu Purbaya Tolak Family Office Pakai Dana APBN

Pemerintah berharap kehadiran investor ini dapat meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. "Tidak ada yang salah itu (Family Office tidak dibiayai APBN). Memang tidak ada yang mau dibiayai," ujar Luhut di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Saat ini, kata dia sudah banyak investor yang menunjukkan ketertarikan terhadap proyek tersebut. Namun, mereka masih menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk meluncurkan Family Office sebelum benar-benar berinvestasi.

Alasan Purbaya Ogah Biayai Family Office Usulan Luhut Pakai APBN

"Banyak (calon investor minat di Family Office). Sekarang Singapura, mereka capek juga mungkin taruh (uang) di sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa, bisa nggak di Indonesia. Ya bagaimana mau masuk kalau barangnya belum jadi," katanya.

Dia meyakini, Family Office akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, baik dalam hal peningkatan pendapatan negara maupun penciptaan lapangan kerja.

"Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajaki waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaannya, dan menjamin keamanannya. Mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi