Listrik Kantor Bupati Gorontalo Utara Diputus, Warga Kumpul Donasi Bantu Bayar Tagihan

GORONTALO, iNews.id – PLN memutuskan aliran listrik di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sejak Sabtu (21/12/2019), karena menunggak tagihan listrik. Menyikapi hal ini, sejumlah warga yang prihatin mengumpulkan donasi untuk membantu membayar tagihan.

Warga mengaku sangat prihatin dengan pemutusan aliran listrik di Kantor Pemkab Gorontalo. Karena itu, mereka ramai-ramai mengumpulkan donasi di jalan lintas Sulawesi, depan kantor bupati, kawasan Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Senin (23/12/2019). Dari aksi itu, warga berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp385.000 dan telah diserahkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Baca Juga

PLN Putus Aliran Listrik dan Kenakan Denda Jutaan, Puluhan Warga Sragen Protes

“Kami sangat prihatin. Akibat minim anggaran, pemkab sampai menunggak membayar tagihan listrik. Maka tercetuslah ide melakukan pengumpulan donasi sebagai bentuk empati terhadap kondisi tersebut,” ujar tokoh pemuda Gorontalo Utara, Marten Biki, yang menginisiasi pengumpulan donasi.

Marten mengatakan, banyak kerugian akibat pemutusan aliran listrik di kantor bupati. Biasanya suasana malam di kompleks kantor bupati ramai dikunjungi masyarakat yang menikmati malam minggu. Karena pemutusan aliran lsitrik, suasana itu tidak terlihat dan kantor gelap gulita.

Baca Juga

Menunggak Tagihan, Aliran Listrik 7 Kantor OPD Pemkab Kupang Diputus

Selain itu, pelayanan kantor hari ini terganggu akibat tidak adanya aliran listrik. Pelayanan publik seperti pengurusan dana duka, tidak bisa dilakukan karena listrik baru dialirkan pukul 15.00 Wita. “Kondisi ini kami dapati saat menyerahkan hasil donasi yang terkumpul,” ujar Marten.

Warga pun mengingatkan Pemkab Gorontalo Utara untuk lebih memperhatikan kondisi tersebut. Jangan sampai pemadaman listrik terulang lagi. Ini mengingat kantor bupati merupakan ikon daerah dalam berbagai hal, juga tempat kepala daerah dan wakil kepala daerah, berkantor.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik menyayangkan pemutusan aliran listrik di kantor bupati setempat karena menunggak pembayaran tagihan. Manajemen yang diterapkan perlu dipertanyakan karena anggaran operasional mestinya sudah dihitung dan diprediksi sejak awal.

“Jika anggaran untuk bayar listrik saja harus kecolongan seperti ini, maka Pemkab Gorontalo Utara perlu mengevaluasi kinerja manajemen kantor,” ujarnya.

Dia berharap kondisi serupa tidak terjadi di Gedung DPRD setempat. Karena itu, anggaran operasional harus dihitung dengan matang. “Jangan sampai ada staf atau bagian keuangan yang kerepotan harus menanggung dulu biaya pembayaran listrik, padahal anggaran per tahunnya tersedia,” kata politikus Partai Golkar itu.

Editor: Maria Christina