KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Lamsel, Pengembangan Kasus Zainudin Hasan

Heri Fulistiawan ยท Senin, 13 Juli 2020 - 21:13 WIB
KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Lamsel, Pengembangan Kasus Zainudin Hasan
Sekretaris Daerah Pemkab Lamsel Thamrin memberikan keterangan mengenai kedatangan tim penyidik KPK ke Lamsel, Lampung, Senin (13/7/2020). (Foto: iNews/Heri Fulistiawan)

LAMPUNG SELATAN, iNews.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan (Lamsel), Senin (13/7/2020). Penggeledahan ini terkait kasus lama operasi tangkap tangan (OTT) mantan bupati sebelumnya, Zainudin Hasan, pada 2018 lalu.

Pantauan iNews, dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen. Tujuh orang penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati Lamsel sejak sekitar pukul 14.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB.

Ketujuh orang tim penyidik KPK datang ke Sekretariat Pemkab Lamsel dengan menaiki tiga mobil Toyota Innova warna hitam sekitar pukul 14.00 WIB. Para penyidik dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Lamsel dan Polsek Kalianda langsung memeriksa sejumlah ruangan.

Tidak lama kemudian, para petugas bergegas ke Dinas PUPR setempat yang berjarak sekitar 300 meter dari Kantor Sekretariat Pemkab Lamsel. Pemeriksaan di Kantor Dinas PUPR berlangsung sekitar 40 menit.

Para penyidik KPK kembali mendatangi Kantor Sekretariat Pemkab Lamsel dan kembali menggeledah sejumlah ruangan sekitar pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Usai pemeriksaan, para penyidik bergegas menaiki kendaraan dengan membawa tiga koper berwarna biru muda berukuran sedang.

Pascapenggeledahan penyidik KPK, Sekretaris Daerah Lamsel Thamrin memberikan keterangan kepada wartawan. Dia mengatakan, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap pejabat Pemkab Lamsel, termasuk dirinya. “Saya juga di ruangan saya tadi. Ke ruangan saya tadi pamit aja, tidak ada pemeriksaan,” katanya.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan mengatakan, tim penyidik melakukan pengeledahan di sejumlah tempat di Kabupaten Lamsel untuk mengumpulkan alat bukti dalam rangka pengembangan kasus suap proyek terkait proyek infrastruktur yang menjerat eks bupati Lamsel, Zainudin Hasan.

Diketahui, Zainudin Hasan diputus bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) suap proyek di Dinas PUPR Pemkab Lamsel. Dalam putusan kasasi MA, majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp66,7 miliar.


Editor : Maria Christina