Ketua DPD La Nyalla Siap Perjuangkan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton

BAUBAU, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Senator dari Jawa Timur (Jatim) ini berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga tersebut. 

La Nyalla menyampaikannya saat bertemu Gubernur Sultra Ali Mazi dan Wali Kota Baubau AS Tamrin, Kamis (17/6/2021). Keduanya menyampaikan aspirasi terkait pemekaran itu saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan gelar adat dan budaya Kesultanan Buton di Baruga Keraton Buton, Baubau.

Baca Juga

Edan, Mantan Kades Ini Korupsi APBDes Rp1,6 Miliar dan Dihabiskan untuk Berjudi

"Pembentukan Provinsi Buton insya Allah akan kami perjuangkan. Semoga moratorium segera dibuka dan semoga bisa direalisasi. Namun harus diingat, DPD hanya bisa menyampaikan  aspirasi ke pemerintah, tetapi tidak mempunyai kewenangan eksekusi," ujar La Nyalla. 

Menurut La Nyalla, sudah menjadi tugas DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Sejak dilantik sebagai anggota DPD, semua senator sudah siap menjadi advokat daerah. 

Baca Juga

Diantar Mengaji, Bocah SD Ditemukan Tewas Penuh Luka Bacok di Bengkalis 

"Di masing-masing provinsi ada empat anggota DPD. Silakan sampaikan keluhan kepada mereka untuk dibahas di tingkat pusat. Jika ada kebuntuan-kebuntuan, kita akan bantu dorong agar terbuka," kata mantan ketua umum PSSI itu. 

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru, sebelumnya disinggung oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton.
Kapitalao Matana Eyo-Panglima Perang Bagian Timur, La Ode Muh Arsal mewakili Lembaga Adat Kesultanan Buton mengatakan, dalam pertemuan Malino yang dihadiri para raja dan sultan, Presiden Soekarno saat itu menawarkan kepada Sultan Buton ke-38 untuk bergabung membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Kesultanan Buton daerah istimewa, seperti Aceh dan Yogyakarta. 

Baca Juga

Kebakaran Perusahaan Sawit di Dumai Riau, 2 Karyawan Tewas

"Namun hingga kini cita-cita itu belum terwujud. Untuk itu, seluruh masyarakat eks Kesultanan Buton mengharapkan hadirnya daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Buton," kata La Ode Muh Arsal.

Wali Kota Baubau AS Tamrin juga menguatkan hal itu. Dia berharap Ketua DPD La Nyalla bisa mengawal usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

"Ketua DPD memiliki jaringan dan kedudukan yang kuat sebagai perwakilan daerah. Kita yakin akan bisa mendorong kepada pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi daerah otonomi baru provinsi Kepulauan Buton," ujar AS Tamrin.

Sementara itu Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, Kesultanan Buton memainkan peran penting di wilayah Sultra. Eksistensi budaya dan nilai-nilai adat Buton harus dilestarikan karena membantu mewujudkan ketertiban masyarakat.

"Lembaga adat harus berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga adat Buton harus menjadi garda depan dalam merawat nilai-nilai adat Buton dan mewariskannya ke generasi muda," ujar Ali Mazi.

Ali Mazi juga menitipkan aspirasi mengenai pembentukan Provinsi Kepulauan Buton tersebut kepada Ketua DPD La Nyalla agar ada percepatan. Saat ini Sultra ada 17 daerah otonomi yang terdiri atas 15 kabupaten dan dua kota. Dengan luas wilayah dan dinamika masyarakat yang ada, dia meyakini bahwa pemekaran menjadi sebuah solusi.

"Dengan daerah otonomi baru, kesenjangan antarwilayah bisa diatasi. Pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih terfokus dan lebih dekat," katanya.

Gubernur Ali Mazi Dalam kesempatan itu menyerahkan draf atau proposal pemekaran wilayah Sultra dengan daerah otonomi baru provinsi Kepulauan Buton.

Editor: Maria Christina