Gubernur NTT Minta Kepala Daerah di Wilayahnya Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

Viktor tak ingin ada kepala daerah yang hanya “duduk” di kantor saja. Dia ingin agar para kepala daerah urun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," tegas dia.

Ia juga tak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Viktor ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada.  Terkait data-data di luar stunting menurutnya bisa ia cari sendiri dari internet.

Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas yang hadir dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kupang mengakui sangat terbantu dengan data dan program yang dimiliki BKKBN.

“Saya bertekad dengan arahan jelas dan tegas dari Gubernur NTT serta bimbingan teknis dari BKKBN akan bisa menurunkan stunting di daerah saya,” tutur Agas Andreas.

Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.

Editor: Dita Angga Rusiana