Dukung Kawasan Ekonomi Biru di Pulau Maratua dan Sambit, LaNyalla: Potensi Perikanan

Setelah Tembus All Time High, IHSG Sesi I Ditutup di Zona Merah

Dikatakan LaNyalla, Pulau Sangihe sesuai UU sebaiknya tetap diorientasikan kepada pendapat negara dari sektor perikanan, kelautan dan pariwisata. Kalau pun ada penambangan, jadikan penambangan rakyat.

"Berdayakan aja rakyat di sana melalui Koperasi, untuk menjadi usaha pertambangan rakyat,” ucapnya.

Sungai Citarum Kembali Meluap, Rumah Warga di Kabupaten Bandung Terendam Banjir

Konsep ekonomi biru atau blue economy memang sedang digalakkan pemerintah di era Presiden Jokowi. Dengan optimalisasi di sektor perikanan untuk pulau-pulau kecil. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan hasil tangkapan ikan terbesar kedua di dunia, setelah China. Kontribusi sektor perikanan bahkan mencapai 29,6 dollar Amerika Serikat atau 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Mengeksplorasi potensi dan strategi implementasi konsep blue economy di Indonesia ini sangat penting karena pembangunan yang berkelanjutan bisa mendorong pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19," tutur LaNyalla.

Artinya, lanjut LaNyalla, melimpahnya sumber daya alam sektor maritim dan bahari Indonesia harus dikembangkan secara optimal sebagai pengungkit untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hanya saja untuk mendorong konsep ekonomi biru itu, LaNyalla mengingatkan tantangan besar yang harus dihadapi. Yakni pencemaran laut akibat limbah. Baik limbah industry dan pertambangan, maupun limbah rumah tangga dan plastik.

“Makanya kita harus membuat kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk tidak menghasilkan limbah yang bisa merusak laut. Kemudian memperbaiki cara menangkap ikan agar tidak berlebihan, menjaga terumbu karang dari kerusakan, juga memperbaiki infrastruktur destinasi wisata bahari,” kata Senator asal Jawa Timur itu.

Konsep ekonomi biru, kata LaNyalla, memerlukan lintas sektoral dalam pelaksanaannya. Maka perlu sinergitas antar berbagai pihak seperti Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Restorasi Hutan Mangrove, Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah.

Editor: Nani Suherni