BKD Periksa 20 Pejabat Dinkes Banten yang Ajukan Pengunduran Diri Massal

SERANG, iNews.id - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten memeriksa 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai eselon III dan IV. Pemeriksaan para pejabat itu dilakukan di Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (2/6/2021) pagi.

Pemeriksaan dipimpin Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), serta sebagai Ketua pembina Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

20 Pejabat Dinkes Banten yang Mundur Terancam Dipecat jika Terlibat Kasus

Pantauan iNews, sejumlah pejabat dinkes yang mundur massal tersebut masuk satu per satu untuk menjalani pemeriksaan mulai pukul 08.00 WIB. Hingga pukul 12.00 WIB mereka belum keluar dari tempat pemeriksaan.

Sementara di lokasi, tampak petugas menjaga ketat area Kantor Gubernur Banten sepanjang pemeriksaan. Setiap orang yang masuk diperiksa petugas.

Baca Juga

Video Rekannya Tersangka Korupsi, 20 Pejabat Dinkes Banten Mundur

Bahkan, para awak media yang rutin liputan di KP3B dilarang mendekat ke area pendopo. Wartawan hanya diperkenankan menunggu di trotoar seberang pendopo.

Baca Juga

Ini 2 Poin Bunyi Surat Pengunduran Diri 20 Pejabat Dinkes Banten

Saat dikonfirmasi, Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, telah memanggil ASN tersebut dalam rangka untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait dasar pengunduran diri mereka dari jabatan di Dinkes Banten.

Tahapan klarifikasi akan menentukan apakah para pejabat ini pantas diberhentikan dari jabatan atau bahkan dipecat setelah kompak mengundurkan diri saat pemerintah sedang perang melawan Covid-19.

Baca Juga

20 Pejabat Dinkes Banten Mengundurkan Diri, Ketakutan Kasus Masker

"Pemecatan itu salah satu opsi. Masih dikembangkan juga opsi lain. Hari ini diputuskan soal itu," kata Komar.

Sebelumnya, Gubernur Banten mengancam 20 pejabat yang mengundurkan diri tersebut disanksi tegas berupa dinonjobkan bahkan dipecat. Keputusan pejabat Dinkes Banten ini dinilai tidak bisa diberi toleransi karena dilakukan di tengah gencarnya penanganan pandemi Covid-19.