Banding Kasus Korupsi Aset Pemda, Vonis Mantan Camat Komodo Ditambah

KUPANG, iNews.id – Pengadilan Tinggi (PT) Kupang memperberat hukuman kepada mantan Camat Komodo, Abdulah Nur dalam kasus korupsi pengalihan aset tanah Pemda di Labuan Bajo, Kabulaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang diketahui Posma P Nainggolan memvonis enam tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp3 juta. Vonis tersebut lebih berat satu tahun dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kota Kupang selama lima tahun dan tanpa uang pengganti.

Baca Juga

Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo Mulai Pulih

Sebagaimana bunyi amar putusan dalam akta pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 14/Akta.pid.Susu TPK /2021/PN Kpg.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Hendrik Tiip menjelaskan, Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Baca Juga

Kasus Lahan di Labuan Bajo, 6 Terdakwa Dituntut 8 hingga 10 Tahun Penjara

"Pengadilan Tinggi Kupang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tindak  Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 6/pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 18 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut," ujarnya, Kamis (19/8/2021).

Terdakwa Abdulah Nur  terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi  secara bersama- sama dan berlanjut.

Dijatuhkan Pidana kepada Terdakwa  dengan pidana penjara  selama (enam) Tahun dan denda  sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan  selama tiga bulan.

Selanjutnya terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti  sejumlah Rp3 juta dengan ketentuan jika terpidana  tidak membayar uang pengganti  paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang  untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak  mempunyai harta  benda yang mencukupi untuk membayar  uang pengganti tersebut  maka dipidana selama 3 (tiga) bulan). 

Hendrik Tiip juga memberikan apresiaisi yang tinggi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang yang telah  memutus perkara atas nama terdakwa Abdullah Nur.

Jaksa Penuntut Umum pun  akan melaporkan kepada  Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai barat melalui kasi Pidsus terlebih dahulu untuk menetukan sikap, jika terdakwa kasasi  maka Jaksa Penuntut umum akan melakukan kasasi juga. 

“Jika terdakwa menerima maka segera kami eksekusi Putusannya. Prinsipnya Penuntut Umum menunggu Petunjuk pimpinan,” kata Hendrik.

Editor: Kastolani Marzuki