Anggota DPRD Pasangkayu dari Partai Perindo Tuntaskan Konflik Sengketa Lahan di 30 Desa

Nur Ichsan · Jumat, 19 November 2021 - 21:01:00 WIB
Anggota DPRD Pasangkayu dari Partai Perindo Tuntaskan Konflik Sengketa Lahan di 30 Desa
Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dari Partai Perindo Yani Pepi. (Foto: ist)

PASANGKAYU, iNews.id - DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat secara bertahap menyelesaikan konflik sengketa lahan milik masyarakat di 30 desa. Kasus ini terkait tumpah tindih atau overlap dengan lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan.

"Iya benar ada 30 desa lahan masyarakat yang overlap dengan HGU perusahaan di Kabupaten Pasangkayu," ujar anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dari Partai Perindo Yani Pepi, Kamis (18/11/2021). 

Yani mengatakan awal mula persoalan ini muncul ketika masyarakat mengadukan kepada DPRD soal Surat Hak Milik (SHM) atau sertifikat akte tanah warga tidak bisa dijaminkan ke bank. Senan ternyata SHM tanah warga overlap dengan lahan HGU milik perusahaan.

"Masyarakat mengadukan permasalahan tersebut kepada DPRD dan kebetulan waktu itu saya bersama kawan-kawan di legislatif menerima aspirasi mereka," katanya.

Seusai pertemuan tersebut, legislator Partai Perindo ini beserta anggota dewan lainnya berkoordinasi dengan Ketua DPRD Pasangkayu. Selanjutnya mengirimkan surat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat untuk meminta data berapa jumlah lahan desa yang tumpang tindih dengan HGU perusahaan.

"Dua minggu kemudian kami menerima balasan dari BPN ada 30 desa yang lahan milik masyarakatnya overlap dengan lahan HGU perusahaan," ucapnya.

Kemudian DPRD Pasangkayu mengundang beberapa instansi berwenang, termasuk di antara BPN, Forkopimda, PTPN dan perusahaan pemegang HGU.

"Perusahaan pemegang HGU dalam hal ini legal secara hukum. Namun, semua lahan masyarakat yang overlap dengan HGU perusahaan kami minta agar dikeluarkan dari HGU," katanya.

Editor : Donald Karouw

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: