5 Komisioner KPU Lombok Tengah Disanksi oleh DKPP, Ketua KPU Dicopot dari Jabatan

Ema Widiawati ยท Jumat, 31 Januari 2020 - 16:08 WIB
5 Komisioner KPU Lombok Tengah Disanksi oleh DKPP, Ketua KPU Dicopot dari Jabatan
Koordinator Divisi Hukum KPU Lombok Tengah menjelaskan mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP terhadap lima komisioner KPU Lombok Tengah, Jumat (31/1/2020). (Foto: iNews/Ema Widiawati)

LOMBOK TENGAH, iNews.idDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kelima komisioner dinilai terbukti melanggar kode etik Pemilu pada 2019 lalu.

Selain memberikan peringatakan keras, DKPP juga menjatuhkan sanksi memberhentikan Ahmad Fuad Fahrudin dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian, Lukmanul Hakim dari jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

Tiga komisioner lain yang mendapat sanksi peringatan keras yakni, Alimuddin Syukri, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan L Darmawan, Koordinator Divisi Data dan Informasi. Kemudian, M Zaeroni, Divisi Hukum KPU Lombok Tengah

Sanksi tersebut terkait dua perkara berbeda yakni nomor 289-PKE-DKPP/IX/2019 dan 298-PKE-DKPP/IX/2019. Kelima komisioner dinilai terbukti melanggar kode etik Pemilu pada 2019 lalu dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam dua perkara itu.

Meski diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua dan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Fuad Fahrudin dan Lukmanul Hakim masih menjabat sebagai komisioner. Hanya saja, posisi mereka akan digantikan oleh komisioner lain berdasarkan hasil pleno internal.

“Pleno harus dilakukan paling lambat tujuh hari sejak keputusan tersebut dilakukan. Dari pleno ini nanti diputuskan siapa yang akan mengisi posisi ketua KPU dan koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Kami akan secepatnya pleno,” kata Zaerony, Divisi Hukum KPU Lombok Tengah.


Editor : Maria Christina