5 Fakta Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Nomor 4 Cerita Awal Mula Kebijakan Gubernur

KUPANG, iNews.id - Kebijakan masuk sekolah mulai pukul 05.00 WITA mulai diterapkan untuk 10 sekolah jenjang SMA/SMK di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun dalam masa uji coba ini, waktunya telah diundur menjadi pukul 05.30 WITA.

Aturan ini merupakan terobosan yang dibuat Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Kebijakan ini juga telah disepakati para kepala sekolah.

Baca Juga

Hari Pertama Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Guru Belum Sarapan hingga Baru 1 Siswa Datang

Namun baru beberapa hari berjalan, aturan ini telah menjadi dinamika di masyarakat, baik yang pro maupun kontra.

5 fakta sekolah jam 5 pagi di NTT :

1. Hanya Diterapkan di 2 Sekolah 

Baca Juga

Potret Pelajar NTT Masuk Sekolah Jam 5 Subuh

Kebijakan sekolah jam 5 pagi hanya diterapkan bagi dua sekolah unggulan, yakni SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 6 Kota Kupang. Sementara sekolah lainnya, waktu masuk diundur 30 menit menjadi pukul 05.30 WITA.

"Kita tidak perlu semua sekolah. Kita hanya perlu dua sekolah unggulan. Pertama SMA 1 dan kedua SMA 6. Keduanya sudah mulai hari ini dan terus akan mulai jam 5 pagi," ujar Viktor dikutip dari unggah akun Instagramnya @viktorbungtilulaiskodat, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga

Protes Jam Masuk Sekolah Pukul 05.00 WITA, Orang Tua Siswa Datangi Kantor Gubernur NTT

2. Tuai protes dari orang tua siswa

Para orang tua siswa di Kota Kupang mendatangi Kantor Gubernur NTT untuk memprotes jam masuk sekolah pukul 05.00 WITA/05.30 WITA, Selasa (28/2/2023). Mereka khawatir dengan keselamatan anaknya bila harus pergi ke sekolah di pagi buta tersebut.

Baca Juga

Gubernur NTT Terapkan Kebijakan Sekolah Jam 5 Pagi : Saya Tak Akan Mundur

Nur Aisyah salah satu orang tua siswa menilai kebijakan ini keliru dan salah. 

"Bagaimana mungkin anak-anak dipaksa bangun subuh-subuh lalu mereka harus pergi sekolah pagi-pagi sementara kendaraan umum belum ada. Kami tak punya kendaraan. Lalu mereka ke sekolah pakai apa," katanya.

Orang tua siswa lainnya, Martinus mengatakan kebijakan gubernur itu sangat tidak masuk akal karena tidak berdasar kajian teknis dari sisi kesehatan dan pendidikan anak. 

"Apakah ada kajian teknis yang mendasari kebijakan gubernur itu. Atau apakah kebijakan tersebut adalah bagian dari sebuah hasil ilmiah kajian dari aspek pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Editor: Donald Karouw