JAKARTA, iNews.id – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar Baharudin meminta diskresi kepada Pemerintah Malaysia agar akses perbatasan antara Malaysia dengan Provinsi Kepri segera dibuka. Saat ini, hubungan sosial dan budaya terkendala dengan penutupan akses antarnegara.
Hal ini disampaikan Bahtiar Baharudin saat melakukan lobi ke Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jakarta, Senin (2/10/2020). Dia berharap Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar mempertimbangkan pembukaan akses perbatasan tersebut.
“Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Disebabkan pandemi Covid-19, hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis.
Dia menjelaskan, tugasnya sebagai Pjs Gubernur menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun, karena ditutupnya akses antarnegara, hubungan keluarga menjadi terkendala.
“Bagaimana ke depannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” katanya.
Bahtiar Baharuddin menjelaskan, Kepri Indonesia, Johor Malaysia, dan Singapura merupakan satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Tiga wilayah ini hanya beda pulau dan beda negara.
“Ibaratnya seperti Depok wilayah Provinsi Jawa Barat, Tangerang Selatan wilayah Provinsi Banten dan Jakarta Selatan wilayah Provinsi DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya, ini pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda,” katanya.
Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Mereka memiliki kebiasaan pergi pagi dan pulang sore.
Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tangjungpinang dan sekolah ke Johor Bahru yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore. Sebagai contoh, melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 hingga 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak.
Pjs Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Dubes Malaysia tersebut di Jakarta.
Hubungan dan interaksi antarmasyarakat antarpulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Namun, sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu.
“Kerinduan masyarakat Kepri dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi. Karena itu, kepada Pak Dubes Malaysia Datuk Zainal Abu Bakar, kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riai. Kami berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan Malaysia-Kepri, tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” kata Bahtiar.
Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan pejabat Kemenlu untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu ke depan. Dengan begitu, mereka bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Dia uga menyampaikan terima kasih karena sudah mendapatkan respons yang sangat baik dari pihak Kedubes Malaysia.
“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” kata Bahtiar.
Direktur Asia Tenggara, Kemenlu Deni Abdi mengatakan, wilayah Provinsi Kepri dan Johor Bahru berdekatan satu sama lain. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemprov Kepri.
“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni.
Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abu Bakar menyampaikan aspresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik, yakni bagaimana untuk merapatkan hubungan Provinsi Kepri dengan Malaysia.
“Bagaimana kita mengatasi masalah covid-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan provinsi di Malaysia, di Johor Bahru dan Provinsi Kepri,” ujarnya.
Menurutnya, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespons permohonan Pjs Gubernur Kepri, dia dan rekan-rekan kedutaan akan melihat langsung situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu.
“Kami berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi dan penyebaran Covid-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan,” katanya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait