JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan 30 pemerintah daerah tingkat provinsi untuk mewaspadai potensi bibit siklon tropis 94W. Lewat surat yang dikirimkan hari ini, Selasa (13/4/2021), para gubernur diminta mempersiapkan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan.
Bibit ini menyebabkan terjadinya peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada tanggal 13-19 April 2021.
Ke-30 pemerintah provinsi (pemprov) yang disurati BNPB terkait pesan peringatan dini dan kesiapsiagaan itu, yakni, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Selanjutnya, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, BNPB mengirimkan surat tersebut kepada para kepala daerah merespons informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait siklon tropis 94W. BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini ini dari BMKG.
"BNPB berharap pemerintah provinsi untuk menginstruksikan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis," kata Lilik Kurniawan dalam surat tertulis kepada pemerintah provinsi, dikutip dari situs resmi BNPB, Selasa (13/4/2021).
Dia mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan untuk mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana. Selain itu, menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan.
Kedua, pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es. Begitu juga dengan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.
Terakhir, Lilik meminta koordinasi antardinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masng. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul.
Koordinasi menyasar pada komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.
Selain itu, koordinasi bertujuan untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, serta penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat. Kemudian, penyiapan fasilitas layanan Kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait