Saat ini, kata dia Pemprov Sultra terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi serta memitigasi risiko pangan di Sultra.
"Saat ini kami terus melakukan upaya pengendalian inflasi, sebut saja GPM di 17 Kabupaten/Kota, penyaluran beras SPHP sinergi dengan Bulog melalui pasar tradisional, ritel, maupun kios pangan. Hal ini semata-mata untuk memastikan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Sultra," ucapnya.
Dia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kebijakan nasional.
"Terima kasih kepada Rekan-Rekan TPID yang telah bekerja dan berupaya keras menekan laju inflasi di Sultra mulai dari Perangkat Daerah, Bulog, BPS, TNI/Polri, perwakilan BI, dan seluruh stakeholder terkait," ucapnya.
Diketahui, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Andap, inflasi Sultra terus menurutn dan tergolong stabil. Merujuk pada data pada awal 2023 inflasi Sultra berada pada angka 6,57%, lalu turun pada September 2023 menjadi 3,46% dan terakhir pada Mei 2024 pada angka 2,57% atau masuk dalam 10 Provinsi terendah inflasi se-Indonesia.
Turut hadir pada Rakornas tersebut yakni Menko Perekonomian, Menseskab, Mendagri, Gubernur BI, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BPKP, Wamenkeu, Gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait