Menurutnya, konsultan independen bisa menjadi 'wasit' antara kepentingan publik dan kebutuhan struktural aparatur negara. Dengan begitu, penetapan gaji dan tunjangan tidak lagi menimbulkan kecemburuan sosial.
“Keberadaan sistem remunerasi yang akuntabel akan mencegah ketidakadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Selain itu dia juga mendorong agar pemerintah dan DPR membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan melibatkan akademisi, lembaga independen dan masyarakat sipil.
Tujuannya, kata dia agar keputusan soal gaji dan tunjangan pejabat negara bisa diterima secara rasional dan adil.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait