Catatan lain disampaikan terhadap proyek pembangunan Puskesmas Hewokloang dan Puskesmas Tuanggeo yang belum dapat dilanjutkan melalui mekanisme pembayaran utang daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, Fraksi Partai Perindo meminta pemerintah daerah segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan kedua fasilitas kesehatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.
Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Partai Perindo menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
"Persetujuan tersebut tidak mengurangi kewajiban pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan setiap penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sikka," kata Marthen.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait