SIKKA, iNews.id - Koperasi dan usaha mikro membutuhkan lebih dari sekadar legalitas untuk berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, pemasaran, hingga keterhubungan dengan potensi daerah menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sikka.
Melalui Ranperda tersebut, Fraksi Perindo mendorong lima perubahan mendasar agar regulasi tidak berhenti pada pengaturan administratif, tetapi mampu menjadi momentum transformasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sikka.
Sekretaris Fraksi Partai Perindo, Marthen Luther Adji, menegaskan bahwa perubahan tersebut harus menyentuh berbagai aspek yang selama ini menentukan perkembangan koperasi dan usaha mikro.
Transformasi pertama diarahkan pada kelembagaan koperasi, dari sekadar memiliki legalitas menjadi koperasi yang sehat dan menyejahterakan anggota. Sementara itu, usaha mikro didorong berkembang dari pola konvensional menuju usaha yang inovatif dan berdaya saing.
“Fraksi Partai Perindo mengapresiasi respons positif Pemerintah Daerah dan berharap pembahasan Ranperda ini dapat dilanjutkan secara konstruktif dengan memperhatikan seluruh aspek kewenangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan implementasinya,” kata Marthen, dikutip Kamis (12/11/2026).
Editor : Adhenda Madarina Idzni
Artikel Terkait