Menanggapi kasus ini, Fraksi Partai Perindo di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen mengawal proses penanganan melalui jalur resmi, mulai dari pengawasan lembaga hingga komunikasi kelembagaan, agar korban mendapatkan keadilan penuh.
“Kami mendorong DPRD untuk memberi perhatian khusus terhadap kasus ini dan memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak diperkuat di tingkat daerah. Negara harus hadir dan memastikan korban mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan psikologis secara menyeluruh,” kata Firda.
Sebagai sesama perempuan dan putri daerah, Firda juga meminta perhatian khusus dari Ibu Bupati Sumba Barat Daya.
“Sebagai kepala daerah sekaligus sesama perempuan, kami percaya Ibu Bupati memiliki perhatian terhadap kasus ini dan diharapkan dapat memberikan dukungan nyata dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak di Sumba Barat Daya,” terangnya.
Firda mengingatkan bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan perempuan harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, termasuk dengan hadirnya unit layanan responsif di tingkat lokal.
“Perempuan tidak boleh menjadi korban berulang, apalagi oleh mereka yang memiliki posisi kuasa. Solidaritas penuh untuk korban. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak,” ujarnya.
Firda juga menyampaikan harapannya agar Nusa Tenggara Timur dengan kekayaan budaya dan kehangatannya menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak-anak.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait