Direskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol Hendy F Kurniawan (Istimewa)
Nur Ichsan

TANJUNG SELOR, iNews.id - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusu (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) menetapkan anggota polri Briptu HSB sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan ini setelah polisi melakulan penyelidikan kasus tambang emas ilegal.

Dirkrimsus Polda Kaltara Kombes Pol Hendy F Kurniawan mengatakan, penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Berdasarkan gelar perkara tim penyidik,  terhadap penyidikan dugaan TPPU telah menemukan lebih dari dua alat bukti berikut adanya mens rea (niat jahat) dan perbuatan melawan hukum sehingga menetapkan HSB dan A sebagai Tersangka,” kata Hendy, Selasa (19/7/2022).

 Hendy menambahkan,  penyidik akan terus mengembangkan perkara tersebut kepada pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara.

“Termasuk aset aset HSB dan pihak-pihak tertentu yang diduga terafiliasi dari hasil kejahatan tersebut,” katanya.

Diketahui, HSB merupakan anggota polisi berpangkat Brigadir Satu (Briptu). Dia sebelumnya ditangkap Tim Khusus Polda Kaltara di Terminal Keberangkatan Bandara Juwata Tarakan, Rabu (4/5/2022).

Polisi juga teah menyita sejumlah alat berat jenis ekskavator dan dozer serta dua armada dumptruck yang berada di lokasi tambang emas ilegal. Saat ini barang bukti telah dibawa ke Mapolres Bulungan.

Atas perbuatannya,  HSB dan A, dijerat dengan  dugaan tindak pidana importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan atau setiap orang yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dia melanjutnya, kedua pelaku juga diduga turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 112 Jo Pasal 51 Ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam UURI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 51 Ayat (2) Halaman 287 Jo Pasal 2 Ayat (3) Huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 10 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto

BERITA TERKAIT